Beberapa jam menjelang pelaksanaan Festival Danau Poso 2007di Tentena, Kota Poso diwarnai ledakan keras sekitar pukul 19.00 WITA. Meski tak ada korban jiwa, ledakan itu membuat suasana Kota Poso mencekam.
Ledakan keras itu terjadi di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota, tepatnya depan Rumah Makan Puncak, 200 meter dari markas Kompi Senapan 711 Poso. Ledakan itu diduga berasal dari sebuah benda seperti bom yang diletakkan orang-orang tak dikenal di tepi jalan raya.
Menurut saksi mata, tidak ada yang menduga benda tersebut akan meledak.Sehingga warga hanya mengacuhkan. “Tidak ada yang tahu pasti benda apa itu tapi beberapa warag melihat benda itu dan kami mengira benda itu sampah. Nanti meledak di tempat itu baru kami sadar itu bom,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya kepada beritapalu.com Rabu 5 desember 2007.
Hingga pukul 22.00, sejumlah aparat keamanan melakukan olah TKPdi tempat kejadian. Polisi masih meneliti jenis benda yang meledak tersebut.
Ledakan ini merupakan yang pertama kalinya sejak Poso dinyatakan aman pasca ditangkapnya BAsri cs, DPO Poso yang menurut polisi adalah dalang dan pelaku kekerasan dan terror di Poso.
Sejak ledakan ini,aparat gabungan dari TNI dan Polri Rabu malam mulai menutup pintu masuk dari dan ke Poso.Sejumlah tempat dirazia oleh aparat bersenjata lengkap.
Ledakan ini memunculkan kekhawatiran lancarnya pelaksaan Festival Danau Poso (FDP) di Tentena yang akan dilaksanan mulai tanggal 6 Desember besok hinga 10 Desember 2007.
Sumber : beritapalu.com
Rabu, 05 Desember 2007
Jelang FDP, Poso Diwarnai Ledakan
Sabtu, 17 November 2007
Puluhan Chasing Bom dan Senpi Ditemukan di Poso
Sebanyak enam puluh tujuh cashing bom dan sepucuk senjata api rakitan ditemukan di Kelurahan Tegalrejo, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Sabtu sore. Hingga kini polisi Poso masih menyelidiki siapa pemilik bahanpeledak dan senjata api rakitan ini.
Puluhan bahan peledak dan senjata api rakitan ini ditemukan secara kebetulan oleh salah seorang warga Kelurahan Tegalrejo Poso Pesisir Utara yang melintas di perkebunan cokelat. Barang berbahaya ini ditemukan di bawah tumpukan genteng tua.
Melihat benda berbahaya ini, warga tadi langsung menghubungi aparat kepolisian Resort Poso. Usai menerima laporan, tim gegana Polres Poso langsung menuju lokasi dan mengamankan benda berbahaya ini. Setelah diidentifikasi ternyata ada enam puluh tujuh cashing bom dan satu pucuk senjata api rakitan. Selanjutnya dimasukkan ke karung dan dibawa masuk ke mobil patroli.
Tim gegana sempat melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari kemungkinan masih adanya sisa bahan peledak dan barang berbahaya lainnya. Namun setelah disisir selama setengah jam ternyata tidak ada.
Puluhan bahan peledak dan satu pucuk senjata api rakitan ini kini diamankan di mapolres Poso. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki siapa pemilik bahan peledak yang disembunyikan di tengah kebun cokelat ini. Polisi menduga kalau bahan peledak ini merupakan sisa peledak yang digunakan saat terjadi kerusuhan bernuansa sara enam tahun silam. (abdee)
Sumber : beritapalu.com
Kamis, 15 November 2007
Rekonsiliasi Lewat Ajang Festival Budaya Poso
Poso,beritapalu.com – Setelah sekian lama terpuruk dalam berbagai hal akibat konflik berkepanjangan, Kabupaten Poso kini benar-benar bangkit. Upaya untuk terus mengejar ketinggalan utamanya dari sisi pariwisata, lambat laun mulai dilakukan. Festival Budaya Daerah Kabupaten Poso yang digelar sejak tanggal 13 November 2007, adalah langkah awal yang akan menghantar daerah bekas konflik itu menuju kemajuan.
Bunyi gendang yang ditabuh Bupati Poso Drs Piet Inkriwang serta diiringi bunyi-bunyian alat musik daerah lain, bertanda dibukanya festival budaya daerah Kabupaten Poso. Devile di lapangan Sintuwu Maroso oleh 15 kecamatan di Kabupaten Poso, juga terlihat sebelum acara budaya pertama di Poso itu dibuka. Peserta Devile rata-rata menggunakan busana adat daerah poso. Meski juga ada yang menggunakan pakaian ada daearah lain, seperti jawa, bali dan bugis, yang sesuai dengan kultur warga di poso yang rata-rata adalah pendatang.
Ada yang memamerkan alat musik bambu, tarian torompio dan juga kesenian kuda lumping dari kecamatan poso kota, serta irama-irama bali yang kental dari kecamatan poso pesisir selatan yang dipimpin oleh camatnya sri ayu, satu-satunya camat perempuan di Kabupaten Poso.
Festival Budaya Kabupaten Poso ini diikuti oleh 15 kecamatan. Peserta yang paling banyak berasal dari Kecamatan Poso Pesisir Selatan dengan jumlah 500 orang. Peserta itu akan ikut berlomba di kegiatan festival budaya daerah. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Sintuwu Maroso dimulai pada hari selasa 13 november sampai dengan Jum’at 16 November 2007.
Sejumlah pejabat daerah Poso tampak dalam pembukaan tersebut. Diantaranya, Bupati Poso Drs Piet Inkriwang MM serta sejumlah unsur muspida Poso, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat Kabupaten Poso.
Dalam sambutannya Bupati Poso Piet Inkiriwang meyatakan rasa bangganya berada di Kabupaten Poso yang menurutnya banyak memiliki banyak budaya dan adat istiadat.
“Beragamnya adat dan budaya di Kabupaten Poso adalah sebuah cerminan akan kokohnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Poso. Selain sebagai ajang festival, acara ini juga sebagai wujud nyata rekonsiliasi di tanah Sintuwu Maroso dan promosi kepada dunia luar tentunya,”tegas Piet.
Piet juga menitipkan salam untuk gubernur Sulawesi Tengah, lewat kepala dinas Pariwisata Propinsi yang hadir di acara festival budaya daerah. “Acara ini akan berkelanjutan pada acara Festival Danau Poso, suatu ajang budaya besar se Sulawesi Tengah,” kata Piet Inkiriwang bangga.
Festival Budaya Kabupaten Poso ini, akan dilanjutkan dengan prosesi padungku. Yaitu kegiatan syukur atas hasil panen, yang diikuti oleh bupati Poso, muspida dan tokoh-tokoh masyarakat.
“Semakin banyak masyarakat yang mengikuti acara festival budaya daerah ini, sampai ada yang memaparkan sudah sepuluh tahun tidak ada acara seperti ini, semoga saja poso makin aman-aman saja,” pungkas Bupati Poso Piet Ingkiriwang.
Acara ini juga berlangsung malam hari mulai dari perlombaan seni tari, budaya, dan pameran makan khas daerah Poso.(wisnu pratala>
Rabu, 14 November 2007
LSM Minta Pelapor Khusus PBB Kunjungi Sulteng
Belasan aktivis HAM yang tergabung dalam Kelompok Kerja Untuk Advokasi Menentang Penyiksaan di Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Manfred Nowak, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB, untuk mengunjungi wilayah Sulteng, guna meneliti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat hukum. Permintaan tersebut disampaikan mereka di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng di Jln Suprapto Palu, Selasa.
Huisman Brant, ketua Lembaga Pengembangan Studi Hukum Sulteng, mengatakan praktik-praktik penyiksaan masih terus berlangsung di daerah-daerah konflik dan menempatkan masyarakat umum sebagai korban potensial.
Bahkan, katanya, beberapa kasus penyiksaan dan salah tangkap di Poso tahun 2005 sampai 2007 tidak terselesaikan dengan baik seperti yang dialami oleh Junaedi, Jumeri, Mastur Saputra, dan Sutikno pada tanggal 1 Juni 2005.
"Mereka ditangkap kemudian di bawa ke Hotel Mulia, Pendolo (Poso), untuk menjalani interogasi dan dipaksa mengakui keterlibatan dalam peristiwa bom Tentena," katanya.
Masih, menurut Huisman Brant, serupa dialami oleh 20 warga sipil di kota Poso saat operasi pengangkapan DPO (Daftar Pencarian Orang) pada 22 Januari 2007 di Kelurahan Gebang Rejo.
"Selain di Poso, kasus penyiksaan oleh aparat juga dialami warga Selena (Palu) dan lima warga di Ampibabo (Parigi-Moutong)," ujarnya.
Berdasarkan fakta tersebut, Huisman Brant berharap Manfred Nowak mengagendakan pemantauan ke wilayah Sulteng untuk memastikan pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajibannya melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk bebas dari tindakan penyiksaan.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Kontras Sulawesi, Edmon Leonardo, meminta pemerintah melalui departemen terkait, seperti Deplu, Depkumham, TNI dan Polri bersikap kooperatif dan bekerjasama dengan Manfred Nowak untuk memberikan informasi yang benar sesuai fakta objektif lapangan.
"Inisiatif mengundang Special Rapporteur PBB jangan sebatas retorika politik, tapi merupakan komitmen Indonesia atas penghormatan terhadap
kemanusiaan," katanya.
Syamsu Alam Agus dari Kontras menambahkan, poin penting yang harus diperhatikan dalam konteks kasus-kasus penyiksaan di Indonesia, antara lain KUHP yang berlaku hanya mengenal istilah "penganiayaan" yang secara substansi dan subyek pelakunya berbeda dengan kategori "penyiksaan" sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan.
Kondisi ini tidak memungkinkan menghukum aparat negara yang melakukan praktik penyiksaan dalam meminta informasi, katanya.
Selain itu, lanjut dia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak menyediakan sebuah kerangka hukum, kecuali ketika penyiksaan itu menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistimatis atau meluas.
"Peluang terjadinya tindakan penyiksaan semakin besar dalam kontra melawan terorismen melalui UU Nomor 15 Tahun 2003 yang memberi wewenang kepada polisi dan aparat intelijen dalam hal melakukan penangkapan selama 7x24 jam," demikian Syamsu Alam Agus.
Manfred Nowak berkunjung ke Indonesia mulai 10 sampai 25 November 2007 atas undangan Pemerintah Indonesia.
Sumber : Beritapalu.com
Rabu, 30 Mei 2007
Dana Pemulihan Poso Salah Sasaran
Palu, Kompas - Penyaluran dana pemulihan pascakonflik Poso sebesar Rp 58 miliar dinilai salah sasaran. Sebesar Rp 48 miliar dana itu ternyata dicadangkan untuk membiayai sejumlah proyek yang dilaksanakan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso. Padahal, dana yang berasal dari pemerintah pusat itu sejak awal ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi warga Poso.
Ketua Barisan Muda Muslim Toposo Zulkifli Kay, Selasa (29/5), mengatakan, jika tujuan dana itu untuk pemberdayaan ekonomi warga, mengapa hanya Rp 10 miliar yang dibagikan kepada masyarakat.
Menurut Zulkifli, salah satu proyek yang sangat tidak berkait dengan pemberdayaan ekonomi warga Poso adalah penyaluran dana pemulihan untuk Bagian Informasi dan Komunikasi Pemkab Poso sekitar Rp 2,8 miliar. "Apa hubungan Infokom dengan peningkatan ekonomi warga," tanya Zulkifli.
Minggu lalu, Pemkab Poso telah menyalurkan Rp 10 miliar dana pemulihan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya Rp 150.000 sampai Rp 1 juta. Kelompok yang mendapatkan dana adalah kelompok yang telah mengajukan proposal kepada Pemkab Poso dan lolos verifikasi.
Menurut Zulkifli, pembagian dana dalam bentuk BLT juga kurang mendidik dan tidak tepat guna. Dikhawatirkan, masyarakat tidak menggunakan dana untuk modal kerja atau investasi, melainkan habis dikonsumsi.
Wakil Ketua DPRD Poso H Abdul Munim Liputo menilai, Pemkab Poso tidak memiliki konsep yang jelas tentang penyaluran dana pemulihan tersebut. Bahkan, Pemkab Poso dinilai tidak transparan dalam menggunakan dana tersebut. "DPRD sudah berkali-kali memanggil Bupati Piet Inkiriwang, tetapi tidak pernah dipenuhi," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Poso M Nello yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dana Pemulihan menyatakan, seluruh dana pemulihan ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi.
Ia mengakui, Rp 48 miliar disalurkan dalam bentuk proyek yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi. Misalnya, pembangunan pasar, perbaikan irigasi, pengadaan bibit, dan pengadaan instalasi listrik di sejumlah desa. (rei)
